BIsnis.com, JAKARTA - Serangkaian langkah pembenahan disiapkan tiga BUMN sektor agribisnis yakni Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani untuk membenahi kinerja perusahaan pada 2020 mendatang. Diversifikasi pun mulai dilirik sebagai opsi memperbaiki neraca keuangan.
Ketiga perusahaan pelat merah tersebut adalah segelintir BUMN yang disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap merugi pada 2018 silam kendati telah menerima suntikan penyertaan modal negara (PMN). Jika diakumulasi, total PMN yang telah diberikan pemerintah sejak 2015 untuk ketiganya mencapai Rp6,37 triliun.
Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara 2018, rugi bersih Perum Bulog tercatat mencapai Rp923,2 miliar. Kerugian yang diderita Bulog ditengarai karena adanya kelebihan pengakuan pendapatan atas penyaluran beras sejahtera (rastra) sehingga Bulog harus melakukan pembebanan koreksi pendapatan pada 2018.
Sementara itu, untuk PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani yang masing-masing menelan kerugian sebesar Rp182,54 miliar dan Rp83,07 miliar, inefisiensi bisnis, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam mekanisme pengadaan bantuan benih menjadi musabab utama. Sebagaimana diketahui, tahun lalu, Kementerian Pertanian meniadakan anggaran untuk subsidi benih pada tahun ini dan menggantinya dengan program benih gratis.
Pembeda antara kedua program itu ada dalam hal penyediaan benih karena bisa saja tidak diproduksi oleh satu perusahaan. Pada program subsidi benih, Pertani dan Sang Hyang Seri ditunjuk sebagai penyedia.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang pada Selasa pagi (3/12) menggelar konferensi pers di kantornya menyatakan kerugian yang diderita Bulog terjadi lantaran perusahaan tersebut harus menanggung beban bunga berjalan kala menanti penggantian dari negara atas pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Dia menyebutkan mekanisme yang tersedia saat ini—di mana beras Bulog tak lagi disalurkan lewat rastra secara penuh—membuat perusahaan tersebut harus melalui proses yang panjang untuk memperoleh penggantian biaya. Padahal dalam menjalankan tugas pengadaan CBP, Bulog mengandalkan dana yang berasal dari pinjaman perbankan dengan bunga komersial alih-alih anggaran yang telah dialokasi oleh pemerintah.
“Kalau berbicara penugasan ada beban bunga yang dengan sistem saat ini, begitu Bulog menagih pembayaran ke pemerintah itu perjalanannya cukup rumit. Tidak serta-merta dibayar. Kami tidak pernah tahu kapan dana akan cair sejak kami ajukan. Selama menunggu ini, ada bunga berjalan yang harus kami tanggung. Potensi kerugian berasal dari sini,” tutur sosok yang akrab disapa Buwas itu.
Porsi beras penugasan yang jauh melampaui volume komersial dinilai turut memainkan andil. Budi menyatakan lini bisnis komersial yang hanya mencakup 20% usaha membuat Bulog kesulitan menambal beban bunga yang kian hari makin membesar di tengah sulitnya penyaluran stok beras berstatus CBP yang tersimpan di gudang-gudang Bulog.
Kondisi inilah yang lantas mendorong perusahaan untuk fokus pada penguatan lini komersial pada 2020 mendatang. Ke depannya, Budi mengharapkan Bulog akan mengubah porsi bisnis menjadi 50% untuk beras komersial dan 50% lainnya untuk penugasan CBP.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa rencana ini bakal berjalan mulus apabila pemerintah dapat mengakomodasi perubahan sejumlah regulasi, khususnya dari sisi hulu untuk pengadaan CBP. Dia pun sempat menyampaikan usul bagi pemerintah untuk menetapkan kebutuhan CBP dengan menyertakan anggaran sejak awal. Dengan demikian, Bulog hanya perlu menjalankan tugas pengelolalaan, perawatan, dan penyaluran tanpa harus dipusingkan dengan bunga bank komersial.
“Kami berharap sudah ada keputusan Menkeu bahwa CBP itu merupakan beras yang dijamin penggantiannya oleh negara. Pemerintah saat ini sudah menyiapkan Rp2,5 triliun untuk pengadaan CBP, kalau dikonversi jumlah tersebut setara dengan 250.000 ton beras. Jika aturannya demikian maka Bulog berharap hanya diwajibkan menyerap beras untuk CBP sebanyak 250.000 ton,” ujarnya.
Di sisi lain, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu pun menyatakan bahwa Perum Bulog juga telah menerima suntikan PMN senilai Rp2 triliun untuk mendukung penguatan bisnis komersial.
PMN tersebut berasal dari APBN tahun anggaran 2016 dan ditetapkan lewat terbitnya PP Nomor 70 Tahun 2016 dan digunakan untuk pembangunan Control Atmosphere Storage (CAS), gudang modern kedelai, dan gudang modern beras. Pada 2020, perusahaan berencana akan membangun pusat pengeringan jagung (CDC) serta modern rice milling plan (MRMP).
JAJAKI HILIR
Diversifikasi bisnis pun tampaknya menjadi opsi yang dipilih oleh PT Sang Hyang Seri (SHS). Lama berkecimpung dalam bisnis produksi benih padi, perusahaan tersebut berencana menjajaki pengembangan industri pengolahan dengan memanfaatkan aset lahan yang dimiliki.
Direktur Utama PT SHS Karyawan Gunarso mengemukakan, dari total 3.900 hektare (ha) lahan milik PT SHS yang berlokasi di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, sekitar 300 ha akan dialokasikan untuk industri hilir yang terpadu.
“Kami akan tetap menggunakan 3.200 hektare lahan yang kami miliki sebagai basis on farm. Perbenihan dan sisi hulu akan tetap berjalan, tapi kami akan masuk ke kawasan industri pangan atau industri agro di Sukamandi sehingga ke depannya menjadi kawasan industri,” ujar Karyawan, Senin (2/12).
Karyawan mengharapkan pengembangan industri pangan di Sukamandi bisa menjadi hub atau penghubung seiring dengan berkembangnya wilayah segi tiga emas di sekitar Pelabuhan Patimban, Bandar Udara Kertajati, dan kawasan industri Subang.
Selain bergerak di sektor hulu dan pengolahan, dia menyatakan perusahaan juga akan menyiapkan usaha penunjang logistik demi mempermudah pemasaran.
Terlepas dari rencana tersebut, Karyawan masih belum bisa membeberkan kebutuhan investasi demi menunjang perluasan usaha perusahaan. Perusahaan pelat merah tersebut tercatat menerima suntikan PMN sebesar Rp400 miliar pada 2015 dengan realisasi dana sampai kuartal II/2019 sebesar 95,8% dan realisasi fisik sebesar 79,46%.
“Cukup besar. Kami masih hitung. Mungkin bisa sampai Rp50 triliun. Kami masih hitung dan mencari rekan untuk investasi. Ini harapan kami untuk pengembangan SHS. 2020 kami harapkan bisa mulai.”
Direktur Utama PT Pertani Febriyanto enggan berkomentar banyak mengenai rencana bisnis perusahaan ke depan. Dalam pesan tertulisnya kepada Bisnis, Febriyanto menyatakan bahwa dirinya bakal fokus pada pembenahan pada beberapa hal yang bersifat mendesak, baik secara internal maupun eksternal.
Lebih jauh, Febriyanto menyatakan sampai Oktober 2019, keuangan perusahaan berada di posisi laba dengan nominal mencapai Rp733 miliar. Ketika ditanyai apakah laba ini diperoleh dari lini produksi benih padi, Febriyanto menolak memberi informasi lebih jauh.
“Saya belum bisa berkomentar banyak. Saat ini masih fokus pada beberapa hal yang lebih urgent. Laporan kerugian itu kisah masa lalu, periode kami insyaallah jauh lebih baik,” ungkapnya optimistis.
Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai kerugian yang diderita sejumlah BUMN sektor pangan sepanjang 2018 merupakan bukti tergantungnya kinerja perusahaan pelat merah tersebut terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari performa yang cenderung turun sejak beberapa program subsidi yang melibatkan perusahaan-perusahaan ini dialihkan ke mekanisme yang baru.
"Sang Hyang Seri dan Pertani amat tergantung pada program subsidi benih. Di sisi lain stigma yang berkembang di petani adalah benih-benih subsidi ini kualitasnya kurang. Ini merupakan salah satu alasan mereka terus merugi," ujar Dwi kepada Bisnis, Selasa (3/12/2019).
Hal serupa pun diperlihatkan oleh Perum Bulog sejak program rastra dihapuskan. Bulog harus menyalurkan beras CBP yang dikelolanya untuk keluarga penerima manfaat melalui e-warong yang merupakan pasar bebas. Dwi berpendapat Bulog belum menyiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi persaingan ini. Hal ini pun ditambah dengan anggapan kualitas rendah yang acap kali beredar di masyarakat.
Terlepas dari kondisi tersebut, dia menilai dicabutnya program subsidi sebagai saluran utama usaha BUMN pangan ini merupakan momentum untuk perbaikan kinerja. Baik Perum Bulog, PT Sang Hyang Seri, dan PT Pertani disebut Dwi harus meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi pelaku usaha lainnya.
Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bayu Krisnamurthi pun membenarkan jika kebijakan pemerintah terkait subsidi di sektor pangan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah ini baik secara langsung maupun tidak.
"Kondisi bisnis pangan sebenarnya sangat baik dan berkembang. Hanya saja bisnis yang dikelola oleh ketiga BUMN ini adalah bisnis yang mengandung banyak regulasi. Hal ini dapat membantu [kinerja bisnis] sekaligus membatasi ruang gerak," ujar Bayu.
Post Comment